Rabu, 27 Juli 2011

Pendidikan Serba Gratis di Kayong Utara

Menjadi kabupaten otonom baru dan termiskin di Kalimantan Barat pada 2007, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara membuat keputusan berani dengan membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.

Bahkan, siswa masih mendapat seragam gratis minimal dua stel setiap tahun ajaran baru.

Kabupaten Kayong Utara dimekarkan dari Kabupaten Ketapang pada tahun 2007 dan boleh dibilang sektor pendidikannya sangat parah. Kendati sudah bertahun-tahun program wajib belajar 12 tahun digulirkan, rata-rata lama sekolah anak-anak di Kayong Utara hanya lima tahun.

”Begitu dilantik menjadi kepala daerah pada tahun 2008, persoalan besar yang kami temukan adalah anak-anak usia sekolah antara enam tahun dan 18 tahun yang berjumlah 28.000 orang, 11.000 di antaranya tidak sekolah,” kata Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Sabtu (21/5).

Rendahnya masa anak bersekolah dan angka partisipasi kasar (APK) yang hanya 67 persen itu juga berdampak pada output pendidikan. Dari 80.000 masyarakat usia produktif, hanya enam persen di antaranya yang tingkat pendidikannya lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi.

Kondisi pendidikan di Kayong Utara yang memprihatinkan itu disebabkan berbagai masalah, antara lain minimnya jumlah sekolah, kemiskinan, dan rendahnya motivasi pendidikan.

Dengan jumlah penduduk 90.239 pada tahun 2007, Kayong Utara hanya memiliki 81 sekolah dasar (SD), enam sekolah menengah pertama (SMP), dan empat sekolah menengah atas (SMA).

Kemiskinan bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kayong Utara pada tahun 2007 yang hanya Rp 260.000. Rendahnya motivasi pendidikan terlihat dari rendahnya APK yang hanya 67 persen pada tahun 2007. Ini terjadi karena sebagian besar anak-anak usia sekolah terserap ke sektor usaha penangkapan ikan.

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata tak bisa banyak menolong Kayong Utara keluar dari kubangan masalah pendidikan. ”Dana BOS lebih banyak terserap untuk memberi honor guru sehingga penyediaan ruang kelas baru hampir tak bisa tersentuh,” kata Hildi.

Berangkat dari rumitnya persoalan pendidikan itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara lalu memutuskan untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat SMA sejak 2009 walaupun pendapatan asli daerah hanya Rp 5 miliar. ”Pembiayaan pendidikan gratis itu lebih banyak dari dana perimbangan pusat dan daerah. Ini soal prioritas. Kami yakin, persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bermuara pada kemiskinan akan teratasi jika semua penduduk mendapat kemudahan akses pendidikan,” kata Hildi.

Dana yang dialokasikan untuk pendidikan pada saat program tersebut dimulai tahun 2009 mencapai Rp 62 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Rp 259 miliar. Alokasi itu di luar gaji guru honorer dan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) karena beban pembiayaannya sudah ditarik ke beban pemerintah daerah.

Dana pendidikan pada 2009 lebih banyak dialokasikan untuk membangun sekolah baru sehingga kini jumlah sekolah mencapai 104 SD, 43 SMP, 5 SMA, dan 4 SMK. Tahun 2010, dana pendidikan Rp 58 miliar, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2009 karena alokasi untuk pembangunan sekolah baru atau kelas tambahan tidak sebanyak pada 2009. Tahun 2011, alokasi dana untuk sektor pendidikan Rp 67 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 392 miliar.

Selain untuk membangun sekolah baru dan menambah fasilitas sekolah, seperti perpustakaan, anggaran pendidikan itu juga dialokasikan untuk menyediakan seragam bagi seluruh peserta didik, dari taman kanak-kanak hingga ke SMA. Jumlahnya bervariasi, antara dua dan empat stel setiap siswa setiap tahunnya, tergantung kesepakatan sekolah dan komite sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Hilaria Yusnani mengatakan, pembebasan seluruh biaya pendidikan mampu meningkatkan APK. Pada tahun 2011 dari 29.000 anak, tinggal 7.000 anak yang tidak sekolah atau rata-rata APK telah mencapai 75 persen.

”Bahkan ada banyak anak yang sudah lewat usia sekolahnya tetap melanjutkan sekolah setelah ada sekolah baru. Untuk beberapa tahun ke depan, kami masih akan memberikan toleransi umur karena selama ini memang mereka tidak memiliki akses ke sekolah,” kata Hilaria.

Agus Yuliansyah, salah seorang guru di SMA Negeri I Pulau Maya Karimata, mengatakan, pada 2010 ada salah satu murid baru yang umurnya sudah mencapai 22 tahun. ”Waktu itu saya masih berumur 23 tahun. Jadi, guru dan muridnya hanya selisih satu tahun,” kata Agus.

Bagi siswa, gratisnya seluruh biaya pendidikan di sekolah itu membuat peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi terbuka lebar. ”Dulu, sebelum ada pendidikan gratis di Kayong Utara, orangtua mengatakan hanya bisa menanggung biaya pendidikan hingga lulus SMA. Kini, orangtua saya mengatakan berani menanggung uang kuliah nanti karena uang yang seharusnya kami gunakan selama di SMA bisa disimpan,” ujar Syarifah Riska Maulida, murid kelas XI SMA Negeri I Sukadana.

Wakil Kepala SMA Negeri I Sukadana Bidang Kurikulum Burhanuddin mengatakan, kinerja guru juga terus meningkat sehingga berkontribusi pada kualitas output pendidikan. ”Peningkatan kinerja mulai terlihat setelah pemerintah daerah memberi insentif sekitar Rp 400.000 per bulan di luar gaji sebagai PNS atau guru honorer sejak program pendidikan gratis itu digulirkan,” kata Burhanuddin.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan gratis itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha pengolahan hasil laut yang selama ini jadi penopang ekonomi Kayong Utara. Seluruh kecamatan di Kayong Utara memiliki potensi laut jumlah tangkapan hasil laut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007 hasil tangkapan mencapai 10.551 ton, kemudian naik menjadi 11.923 ton pada 2009, dan naik menjadi 12.117 ton pada 2009.

Masalahnya, kendati mempunyai basis sumber daya laut, jumlah industri pengolahan pangan, termasuk yang berbahan dasar hasil laut, masih sangat minim. Meskipun seluruh kecamatan mempunyai potensi hasil laut, pada 2009 hanya ada 57 industri kecil pengolahan pangan di sana dan cuma menyerap 839 tenaga kerja.

Jika sektor pengolahan yang memberi nilai tambah signifikan itu tidak dibenahi, output ”pendidikan gratis” tadi hanya akan masuk ke sektor perikanan tangkap. Jadi, pendidikan gratis itu memang kunci....

sumber : kompas

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar